Meski Tak Enak Didengar, Pers Bebas Menyampaikan Informasi

BeritaOnline228 - Setelah kemenangan bersejarah Mahathir Mohamad dalam pemilu Malaysia 2018 lalu, ia menjanjikan kebebaan per di Negeri Jiran, suatu kondisi yang tak dirasakan oleh media pada masa pemerintahan sebelumnya yang dipimpin oleh Najib Razak.

Komitmen Mahathir dibuktikan dengan menghapus undang-undang anti-berita palsu (fake news) yang --meski tampak berjudul positif-- justru bersifat represif dan diberlakukan oleh Najib untuk mengekang pers jelang pemilu 2018.

Kini, PM Mahathir mendorong pers untuk melaksanakan tugasnya se-ideal mungkin, "Bahkan jika pemerintah tidak suka mendengarnya, pers bebas untuk menginformasikan," ujarnya beberapa hari setelah mengalahkan koalisi Front Nasional yang dipimpin Najib, seperti dikutip dari Nikkei Asian Review, Kamis (4/12/2018).

Visi Mahathir kemudian mendorong pers Malaysia untuk lebih tajam dalam melaporkan berita, termasuk, dalam hal mengkritik pemerintahannya saat ini.

Dalam The New Straits Times edisi 28 November 2018, mantan anggota parlemen Ruhanie Ahmad mengecam kabinet Perdana Menteri Mahathir Mohamad yang berusia enam bulan, dengan alasan bahwa kurangnya pengalaman anggota merupakan "dilema."

"Sementara mayoritas dari mereka (menteri) antusias dalam melaksanakan tugas mereka untuk negara dan rakyat, beberapa menteri ini diganggu dengan absurditas dan kesombongan."

Kolom artikel itu mungkin tidak akan terbit pada masa pemerintahan Najib. Sekarang Mahathir, justru memberi jalan bagi pers untuk mempublikasikan karya-karya jurnalistik 'pedas' seperti itu.

Organisasi-organisasi media yang dekat dengan koalisi yang berkuasa sebelumnya mulai berbondong-bondong mempublikasikan berita kritik.

The Star, harian berbahasa Inggris dengan sirkulasi terbesar di Malaysia, telah mengkritik Menteri Luar Negeri Saifuddin Abdullah karena menggunakan singkatan di posting Twitter dan pidato resmi.

"Tidak peduli seberapa terpapar siapa pun untuk urusan luar negeri, masih aneh untuk mendengar dan membaca akronim dalam berurusan dengan diplomasi setiap hari," Mergawati Zulfakar, kolumnis senior, menulis pada 14 Agustus.

Tapi, Mahathir tetap ingin pers bertanggung jawab. Hal itu tercermin dari komentar 'tegas'-nya terhadap pemberitaan pers atas konflik agama di Selangor bulan lalu --yang melibatkan kelompok Hindu soal pembangunan tempat peribadatan.

"Pemerintah tidak memiliki niat untuk membatasi kebebasan berbicara tetapi jika apa yang disuarakan adalah kebohongan dan mengancam ketertiban umum, kami tidak akan ragu untuk mengambil tindakan," kata Mahathir di Dewan Rakyat, dilansir Malaysiatoday pada 29 November 2018.

"Pemerintah telah berjanji untuk tidak membatasi kebebasan dalam pemberitaan dan komunikasi berita tetapi kebebasan ini harus digunakan secara bertanggung jawab dan tidak memanaskan situasi yang dapat menyebabkan terganggunya persatuan dan harmoni rasial."

"Kebebasan berbicara tidak berarti siapapun dapat mengatakan hal-hal yang memprovokasi orang lain. Jika ada orang-orang yang melanggar hukum untuk kebutuhan egois mereka, maka pemerintah akan melaksanakan prinsip rule of law dan tindakan hukum.

"Pemerintah tidak akan berkompromi dan akan bertindak sesuai dengan hukum untuk memastikan perdamaian dan harmoni nasional tidak terganggu oleh siapa pun," kata sang PM Malaysia.