Coblos Mencoblos Dengan Pilkada Serentak Pada Tahun 2018

BeritaOnline228 - Lebih dari 152 juta penduduk di Tanah Air merayakan pesta demokrasi Pilkada 2018 pada hari ini, Rabu (27/6/2018). Pilkada kali ini merupakan pilkada serentak gelombang ketiga yang digelar di Indonesia.

Pemerintah pun memutuskan hari pemungutan suara sebagai hari libur nasional untuk memudahkan masyarakat mencoblos. Hal tersebut dikukuhkan dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 15 Tahun 2018.

Meski melibatkan jumlah pemilih yang lebih masif ketimbang Pilkada 2017, yang diikuti 101 daerah, sejumlah pihak optimistis gelaran lima tahunan 2018 yang digelar di 171 daerah berjalan lancar.

Seperti diungkapkan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Dia optimistis Pilkada Serentak 2018 akan berlangsung lancar. Alasannya, pertama, tidak ada koalisi nasional. Koalisi antar parpol cenderung berbeda-beda dan cair hingga tidak ada poros nasional. Selain itu, adanya pengamanan para aparat kepolisian dan masyarakat dinilai sudah cerdas sehingga tidak terpengaruh dengan kampanye hitam.

Rohaniawan Romo Benny Susetyo juga menilai, tidak ada yang perlu dikhawatirkan dalam pelaksanaan Pilkada 2018. Sebab, titik kerawanan tidak sehebat saat Pilkada Jakarta pada 2017.

"Jadi relatif sekarang ini pilkadanya damai, aman, karena kan isu SARA tidak terlalu kencang. Jadi pilkada yang putaran sekarang ini relatif bisa dikendalikan dan tidak banyak membawa energi ya," kata Benny kepada BeritaOnline228.

Penasihat Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) ini mengatakan, potensi rusuh itu juga kecil dan 99 persen akan sulit. Ada sejumlah faktor yang mempengaruhinya. Pertama, melihat situasi politik yang kondusif, kedua sentimen SARA tidak lagi, dan ketiga, antarkandidat sekarang ini lebih cair.

"Semua partai kan masuk ke dalam koalisi. Jadi relatif kalau dalam analisa saya relatif Pilkada yang sekarang ini lebih terkendali," kata dia.

Dia pun mengimbau warga yang sudah memiliki hak suara di pilkada untuk memilih pemimpin dengan rasional. Pilihlah pemimpin yang bisa bekerja, mengetahui tata kelola pemerintahan, mengelola anggaran, dan tahu kebijakan.

"Lah kalau pemimpinnya sama sekali tidak tahu, hanya janji-janji yang sebenarnya kemampuan daerah tidak mampu, tidak bisa terealisasi," kata dia.

Romo Benny mengimbau calon kepala daerah dalam masa tenang ini tidak melakukan politik uang, jangan provokasi, dan harus fair. Apapun, hasil pilkada harus diterima.

"Lebih baik para calon-calon kepala daerah punya jiwa satria dan legawa kalau kalau atau tidak. Karena itu demokrasi. Pendukungnya ya harus sama harus legawa juga. Kalah menang itu suatu bagian dalam proses demokrasi," kata dia.

Sementara itu, Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto mengatakan, ada lima daerah rawan Pilkada 2018, yaitu Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua. Polri pun telah melakukan antisipasi di wilayah-wilayah yang rawan tersebut.

Dia menyebutkan, ada beberapa kriteria yang sudah ditetapkan sebuah daerah termasuk rawan pilkada, salah satunya ancaman atau gangguan keamanan. "Dan selama ini kita juga lihat fluktuasi situasi daerah baik di media mainstream maupun medsos. Nah ini kita menentukan dari situ," kata dia di Mabes Polri.

Setyo mengatakan, total personel yang dikerahkan Polri untuk Pilkada 2018 mencapai 170 ribu lebih. Pihaknya akan melakukan patroli, penjagaan, dan akan menjamin masyarakat yang mempunyai hak untuk memberikan suaranya.

"Di kotak-kotak suara, kami jamin keamanannya. Kami lakukan upaya-upaya preventif, patroli segala besar, patroli bermotor, patroli tingkat Polsek, Polres maupun Polda," Setyo menandaskan.